Rencana Pinjaman Rp1 Triliun Malut Dikritik, Mahasiswa Gelar Dialog

TERNATE – Merespons kebijakan kontroversial terkait usulan pinjaman senilai Rp1 triliun oleh Gubernur Maluku Utara, organisasi paguyuban terbesar di Maluku Utara bersama sejumlah Organisasi Cipayung menggelar dialog terbuka dengan tema ” Petaka 1 Triliun, Antara Beban Fisikal atau Keberlangsungan Pembangunan Daerah.

Diskusi ini berlangsung di Kafe Cengkeh, kawasan Benteng Oranje, Ternate, pada Selasa (04/08/2026).

Gabungan organisasi yang hadir dalam dialog tersebut antara lain Asosiasi Pemuda Pelajar Mahasiswa-Tobelo Galela Malifut Morotai Loloda Kao (AMPP-TOGAMMOLOKA) Maluku Utara, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku Utara, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Maluku Utara, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Maluku Utara, dan Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Maluku Utara.

Pada kesempatan tersebut, Ketua AMPP-TOGAMMOLOKA, M. Iram Galela menyampaikan bahwa Maluku Utara saat ini merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, yakni mencapai angka 30,6%. Capaian fantastis ini merupakan akumulasi pendapatan hasil investasi pertambangan, bahkan ekonomi yang melambung tinggi Maluku Utara telah mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Angka yang begitu fantastis yang kita semua tak menyangka. Daerah dengan akumulasi pendapatan dari hasil investasi pertambangan membawa Malut di kasta teratas di Indonesia,” ujar Iram.

Namun menurut Iram, di tengah kondisi ekonomi yang meroket, publik saat ini dikejutkan oleh langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang berencana mengusulkan pinjaman uang sebesar Rp1 triliun kepada Bank DKI Jakarta.

“Kebijakan ini memicu reaksi keras serta gelombang pertanyaan dari kalangan para akademisi terutama kami,” tandasnya.

Pengkajian dari berbagai pendekatan, terutama berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD Maluku Utara, menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas keuangan daerah. Hal ini memunculkan perdebatan menarik apakah daerah sebenarnya masih memiliki kemampuan mandiri untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur tanpa harus membebani diri dengan pinjaman.

Iram sangat menyayangkan sikap buru-buru pemerintah daerah. Menurutnya, dengan porsi PAD sebesar 30,74%, kas keuangan fiskal Maluku Utara dinilai masih sangat mampu menopang pembangunan tanpa perlu berutang.

Mewakili AMPP-TOGAMMOLOKA, Iram mengeluarkan tiga poin rekomendasi:

1. Pemerintah Provinsi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil kebijakan besar.
2. Perlu dilakukan penyelidikan mendalam terhadap aspek hukum keuangannya agar segala proses berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
3. DPRD Maluku Utara harus jeli melihat isi dokumen usulan pinjaman dan membandingkannya secara kritis dengan ketentuan aspek hukum yang ada.

Senada dengan hal tersebut, pada kesempatan dialog tersebut, pakar ekonomi yang hadir dalam dialog tersebut turut memberikan catatan kritis yang menyoroti transparansi dan strategi ekonomi Pemprov Maluku Utara:

1. Bongkar Dokumen Pinjaman: Isi dokumen usulan pinjaman harus dibuka secara transparan kepada publik demi mengetahui kejelasan maksud, tujuan, serta peruntukan dana Rp1 triliun tersebut.
2. Diversifikasi Sektor: Pemerintah daerah diminta tidak hanya terfokus pada sektor pertambangan nikel, melainkan harus mulai merancang strategi kuat untuk meningkatkan sektor pertanian di Maluku Utara.
3. Kemandirian Finansial: Dengan posisi ekonomi yang stabil dan sumbangsih PAD sebesar 30,74%, kas daerah dinilai masih mumpuni. Pemprov didesak untuk tidak tergesa-gesa mengambil opsi pinjaman.
4. Transparansi Data Kuartal: Pemprov dinilai kurang terbuka dalam menyajikan data dan membaca kuartal ekonomi daerah. Akibatnya, strategi untuk mengefektifkan sektor-sektor lain di luar tambang menjadi lemah, yang memicu ketergantungan logistik yang tinggi terhadap daerah lain.

Dialog terbuka ini diakhiri dengan komitmen bersama. Seluruh organisasi yang hadir akan terus mengawal kebijakan pinjaman ini demi menjaga stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. (FP1)