Pemkab Halmahera Timur Verifikasi 865 Tenaga Honorer, Petakan Kebutuhan Guru dan Nakes
HALTIM – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi memulai proses verifikasi terhadap 865 tenaga honorer yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah strategis ini diambil guna memastikan validitas data pegawai yang benar-benar aktif, sekaligus memetakan kebutuhan riil pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi laporan dari instansi-instansi krusial, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Di sisi lain, jumlah tenaga honorer untuk sektor teknis dilaporkan sudah tidak signifikan.
“Sekarang kami lagi menguji 865 tenaga honorer itu, yang aktif benar-benar berapa. Karena ini kan sifatnya laporan dari Dinas Kesehatan dan Pendidikan, maupun beberapa pegawai yang di RSUD,” ujar Ricky pada Selasa (4/8/2026).
Menurut Ricky, proses verifikasi sangat mendesak untuk memisahkan tenaga honorer yang aktif dari mereka yang sudah berhenti. Evaluasi ini juga berfungsi menghitung kebutuhan nyata guru, tenaga medis, dan paramedis di seluruh fasilitas sekolah dan pusat pelayanan kesehatan.
Ia menegaskan bahwa tenaga honorer sejauh ini masih menjadi pilar utama pelayanan dasar di Halmahera Timur. Tanpa adanya langkah penataan dan penetrasi yang tepat, daerah tersebut berisiko mengalami kelangkaan tenaga pengajar dan medis.
“Kalau misalkan kami tidak melakukan penetrasi di tenaga honorer, ya akan terjadi kekosongan juga tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Dibandingkan daerah lain, Halmahera Timur ini kan kekosongan untuk tenaga medis, paramedis, dan guru itu masih besar,” tambahnya.
Selain melakukan pembenahan data internal, Pemkab Halmahera Timur terus berkoordinasi dengan kementerian terkait. Hal ini dilakukan demi menyusun mekanisme penanganan tenaga honorer yang tetap patuh pada koridor regulasi nasional.
Salah satu fokus utama yang sedang digodok adalah skema pembiayaan upah para honorer. Pemerintah daerah kini tengah mempertimbangkan berbagai opsi alternatif, termasuk peluang kerja sama dengan pihak swasta.
“Cuma formula untuk membayarnya itu kami masih mencari formula yang efektif. Apakah menggandeng perusahaan melalui CSR (Corporate Social Responsibility)-nya, atau formulanya seperti apa, sehingga tidak melanggar secara ketentuan atau regulasi hukum,” terang Ricky.
Melalui hasil verifikasi final nanti, Pemkab Halmahera Timur akan memiliki dasar kuat untuk menentukan kebijakan penataan pegawai. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan serta mutu layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Haltim.
